Madiun, Mataramanews.com – Berlanjut segmen kedua debat Pilbup Madiun 2024 yang berlangsung di RM Icha Orient Tarsan, Saradan, Kabupaten Madiun, pada 22 Oktober 2024. Para Paslon Bupati-Wabup Madiun ditantang untuk memaparkan strategi mereka dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) di birokrasi, khususnya dalam mencegah intervensi politik dan memastikan birokrasi yang profesional, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta taat pada kode etik Aparatur Negara.
Pertanyaan ini berangkat dari realita bahwa upaya membentuk birokrasi yang kredibel dan profesional sering kali terganggu oleh politisasi. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Jawaban Ahmad Dawami Ragil Saputro (Cabup Madiun Nomor Urut 1)
Ahmad Dawami Ragil Saputro, calon bupati nomor urut 1, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam memandang SDM di birokrasi. Menurutnya, SDM harus dipandang sebagai modal pembangunan, bukan sekadar alat yang dipakai secara fungsional. “Kita harus mengubah sumber daya manusia dari open resourcing menjadi capital,” ujar Dawami. Artinya, SDM di birokrasi harus dilihat sebagai aset yang penting dalam pembangunan daerah.
Dawami juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyebut ada delapan area reformasi birokrasi yang menjadi fokus, salah satunya adalah reformasi mindset ASN untuk menanamkan komitmen pelayanan publik yang lebih baik.
“Kita harus mengubah mindset bahwa ASN harus berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen untuk melayani harus ada di dalam hati dan pikiran seluruh ASN di Kabupaten Madiun,” tambahnya.
Tambahan Jawaban Sandhika Ferryantiko (Cawabup Madiun Nomor Urut 1)
Cawabup nomor urut 1, Sandhika Ferryantiko, menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu agenda penting yang harus dijalankan pemerintah untuk mencapai perubahan yang signifikan. Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan menanamkan budaya anti-korupsi di dalam tubuh birokrasi.
Selain itu, Sandhika menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam penetapan kelembagaan berbasis kinerja. Ini berarti penempatan ASN di birokrasi akan didasarkan pada kompetensi dan prestasi, bukan pada kedekatan politik.
Ia juga menyoroti perlunya adaptasi dalam pelayanan publik, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital. “Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan digitalisasi sangat penting, terutama dengan melibatkan generasi muda dalam proses ini,” ujarnya. Menurut Sandhika, pemanfaatan teknologi akan membuat pelayanan publik di Kabupaten Madiun lebih responsif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.
Tanggapan Hari Wuryanto (Cabup Madiun Nomor Urut 2)
Hari Wuryanto, calon bupati nomor urut 2, memberikan kritik terhadap pernyataan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Menurutnya, visi yang disampaikan oleh Ahmad Dawami dan Sandhika Ferryantiko kurang spesifik dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Hari mengingatkan bahwa reformasi birokrasi seharusnya memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memberikan keuntungan bagi ASN itu sendiri.
“Kami ingin supaya publik lebih percaya dengan apa yang disampaikan, karena apa yang disampaikan tadi kurang spesifik terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Hari. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus diukur dari output yang dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar perubahan di internal birokrasi.
Jawaban Ahmad Dawami: Reformasi Birokrasi yang Komprehensif
Menanggapi kritik tersebut, Ahmad Dawami memaparkan bahwa ada delapan area reformasi birokrasi yang akan menjadi fokusnya, mulai dari organisasi yang adaptif, tatalaksana yang efektif dan efisien, hingga perbaikan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak bertele-tele.
Dawami juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan, serta peningkatan pelayanan publik yang adaptif. Menurutnya, ketika semua elemen tersebut berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari pola pikir dan budaya kerja ASN, masyarakat akan merasakan dampak positifnya. “Masyarakat akan merasakan hasilnya ketika kita menciptakan suasana pemerintahan yang bersih dan reformis,” ujarnya.
