Jakarta, mataramanews.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 difokuskan pada kegiatan-kegiatan produktif. Utamanya, kata Jokowi, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, kata Jokowi, APBN 2023 juga harus fokus menyelesaikan prioritas nasional.
“APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan juga ketahanan pangan serta agenda menjelang pemilu,” katanya dalam pengantar sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.
Jokowi meminta agar kementerian mendorong transfer ke daerah, termasuk di dalamnya dana desa.
“Dana-dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dananya ditransfer dan tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah,” katanya.
Jokowi juga meminta agar APBD juga sinkron dengan APBN. Menurut Jokowi, dana tersebut harus dioptimalkan untuk memacu ekonomi kerakyatan hingga investasi.
“Dan juga APBD harus sinkron dengan APBN artinya sinkron dengan prioritas nasional yang telah saya kira bolak-balik saya sampaikan terutama berkaitan dengan ekonomi kerakyatan dan ekspor dan berkaitan dengan investasi,” jelas Jokowi.
Lebih jauh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pencegahan risiko dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja di Indonesia menjadi perhatian utama Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna.
Airlangga menjelaskan Jokowi meminta agar dalam jangka pendek pemerintah pusat maupun daerah mendorong penggunaan dan pembelian produk dalam negeri. Hal ini disebut sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi potensi badai PHK.
“APBN akan disampaikan Bu Menkeu, yang jadi catatan dari Pak Presiden pertama untuk mencegah risiko potensi PHK dalam jangka pendek mendorong belanja pusat dan daerah dalam menggunakan produk dalam negeri,” ungkap Airlangga saat memberikan keterangan pers pada hari yang sama, Senin, 16 Januari 2023.
Dalam jangka menengah pemerintah akan melakukan perbaikan struktural industri hulu ke hilir mulai dari urusan rantai pasok, sumber daya manusia, riset dan pengembangan dan juga akses pasar bagi sektor industri untuk mencegah badai PHK. Pemerintah juga akan mempercepat perjanjian dagang internasional CEPA Eropa dan kerja sama perdagangan dengan pasar non tradisional.
Pemerintah pusat dan daerah pun diminta untuk mengoptimalkan program padat karya dalam rangka menyerap tenaga kerja. Baik di desa maupun di kota. Pemerintah juga akan memperluas kerja sama antar pemerintah negara lain (G to G/government to government) untuk penyerapan pekerja migran.
“Kami juga akan mendorong inklusi keuangan melalui program PNM dan KUR. Kemudian melakukan program upskilling dan reskilling seperti Prakerja,” ungkap Airlangga.
