MADIUN, mataramanews.com – Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono pimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) bupati Tahun Anggaran (TA) 2021, Rabu 23 Maret 2022.
Dalam hal ini Fery menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati Madiun, segenap pimpinan dan anggota DPRD, sekda, para asisten, staf ahli serta para camat yang sudah mengikuti Rapat Paripurna ini baik secara langsung maupun virtual pada kesempatan itu Fery menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah Kabupaten Madiun atas prestasinya yang sukses sebagai penyelenggara Pilkades serentak ” Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Madiun yang telah sukses sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa secara serentak hingga pelantikan yang berjalan lancar, aman dan kondusif dan juga selamat atas diraihnya penghargaan penyaluran Dana Desa tercepat Nasional ” Jelas Fery
Pastinya pencapaian prestasi ini merupakan input percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Madiun maka dengan itu diperlukan peran serta Eksekutif dan Legeslatif serta pemangku kepentingan untuk selalu harmoni guna mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun yakni aman mandiri sejahtera dan berakhlak ” Tambah Fery
Sementara itu dalam keterangannya, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, menyampaikan, pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah, juga difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dan social safety net serta perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar. “Pendapatan daerah pada TA 2021 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.884.660.162.097,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.978.493.284.512,37 atau tercapai 104,98%.
Secara umum realisasi pendapatan tahun anggaran 2021 telah melampaui target, baik pada komponen PAD, pendapatan transfer dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah,” ucap H. Ahmad Dawami. Kemudian, lanjutnya, belanja daerah, dari rencana sebesar Rp. 2.070.774.769.258,23 terealisasi Rp. 1.866.339.659.267,87 atau tercapai 90,13%. “Secara umum kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD tahun 2021 berjalan baik berkat dukungan yang sangat besar dari DPRD, terutama pada pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif,” tambahnya. Selain itu, bupati juga menjelaskan secara rinci capaian indikator kinerja utama daerah tahun 2021.
Begitupun pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan di bidang lainnya dijelaskan secara rinci berikut capaiannya.
Bupati menambahkan, penghargaan dari pemerintah memang bukanlah satu-satunya alat ukur dalam pencapaian keberhasilan kinerja kepala daerah, namun bisa menjadi bukti adanya pengakuan yang legal terhadap penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu, Pemkab Madiun pada 2021 mendapat apresiasi dari pemerintah pusat maupun provinsi di berbagai bidang sebanyak 13 penghargaan. “Dua diantaranya, mendapat penghargaan dari Kemenkeu RI atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut, dan penghargaan dari Dirjend Perbendaharaan Negara Provinsi Jatim untuk Pemkab Madiun sebagai penyalur dana desa tercepat nasional tahap 1 tahun 2021,” ujarnya.
Komentar