Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat menuai kritikan beberapa waktu lalu lantaran diduga melakukan praktik politik dinasti. Tudingan itu mencuat setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden pendamping calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024, usai putuisan MK dengan ketuanya Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi alias Paman Gibran.
Usai Gibran maju di Pilpres 2024, kini sanak famili Jokowi yang lainnya juga akan terjun di Pilkada 2024. Hal ini semakin memperkuat tudingan eks Gubernur DKI Jakarta itu melakukan politik dinasti. Sejumlah pakar dan pengamat politik pun bersuara. Mereka menyebut politik Jokowi tidak wajar, tidak beretika, dan bahkan kayak mendapatkan penghargaan.
Adapun sanak Jokowi yang bakal terjun ke Pilkada 2024 yaitu menantu Jokowi Bobby Nasution di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, putra bungsu Jokowi yang dua hari menjadi anggota langsung menjabat Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang masuk radar kandidat Wali Kota Solo untuk melanjutkan Gibran. Kemudian istri Kaesang, Erina Gudono yang digadang maju di Pemilihan Bupati Sleman.
Jokowi pernah mengatakan soal isu dinasti politik setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. “Ya itu kan masyarakat yang menilai,” kata Joko Widodo setelah menghadiri acara Investor’s Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa 24 Oktober 2024.
Jokowi menyatakan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, baik walikota, bupati, gubernur hingga presiden semua yang memilih itu rakyat.
Berikut tanggapan para pakar dan pengamat politik soal sanak Jokowi ramai-ramai terjun di Pilkada 2024:
1. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti
Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut MK telah melanggengkan politik dinasti dengan putusan terhadap gugatan batas usia capres cawapres tersebut. Sebab, menurut dia, keputusan itu sangat mengakomodasi kepentingan putra Jokowi, Gibran untuk maju dalam Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, hal ini jauh lebih parah ketimbang era Orde Baru.
“Meneguhkan politik dinasti yang bahkan sudah jauh lebih parah dari zaman Soeharto,” ujar Bivitri dalam seminar daring bertajuk ‘Ancaman Politik Dinasti Menjelang Pemilu 2024?’, Ahad, 15 Oktober 2023.
2. Analis Politik UNJ Ubedilah Badrun
Sementara itu, Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan putusan MK soal batas usia capres-cawapres membuka penyempurnaan pintu dinasti politik Jokowi. Ubedilah mengatakan putusan MK tersebut menguntungkan seluruh kepala daerah atau mantan kepala daerah. Tapi untuk Pemilu 2024, kata dia, yang paling diuntungkan adalah Gibran
“Dengan putusan itu, terbuka pintu untuk anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk bisa menjadi bakal calon wakil presiden,” kata Ubedilah melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Oktober 2023.
3. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis
Menurut media Jerman Handesbaltt, pencalonan Gibran dipandang sebagai bentuk politik dinasti itu merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia,” kata Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, melalui keterangan tertulis, Ahad, 5 November 2023. Kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia juga diberitakan oleh Time, media Amerika Serikat.
Menurut Koalisi, kemunduran demokrasi di Indonesia yang disorot dua media internasional tersebut merupakan fakta persoalan politik yang nyata dan tak terbantahkan. “Terutama jika mencermati dinamika politik elektoral jelang Pemilu 2024,” ujar Koalisi.
Koalisi menjelaskan, putusan menurunkan batas usia 40 tahun tidak membuka ruang bagi anak muda berkarya di dunia politik. Namun khusus dihadiahkan bagi kepala daerah dengan atribusi usia di bawah 40 tahun. Dan hanya Gibran yang secara faktual dapat memanfaatkan tiket emas itu.
“Artinya, secara politik putusan itu ditujukan untuk kepentingan politik putra Presiden sendiri, yakni Gibran, agar lolos menjadi bakal cawapres,” kata sejumlah organisasi itu. Putusan MK, itu yang kontroversial menjadi tiket emas yang khusus disediakan kepada Gibran. Ini salah satu puncak gunung es, tutur organisasi tersebut, dari kemunduran demokrasi Indonesia.
Komentar