Bandung,mataramanews.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan serangkaian penggeledahan di kantor Pemkab Bandung Barat. Terbaru penggeledahan berlangsung di ruangan kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Selasa (23/3/2021).
Penggeledahan itu terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Penyidik KPK mulai menjalankan tugasnya pada pukul 09.30 WIB dengan pengawalan polisi. Penggeledahan di BPKD selesai pada pukul 15.45 WIB. Lalu, penggeledahan dilanjutkan di ruangan BKPSDM. Proses penggeledahan berlangsung hingga pukul 18.45 WIB.
Dari dua ruangan itu, penyidik KPK membawa sebanyak tujuh koper yang berisi berkas dan dokumen. Empat koper dari ruang BPKD dan tiga koper dari ruangan BKPSDM. Koper itu dimasukkan ke kendaraan minibus operasional penyidik KPK.
Kepala BKPSDM Bandung Barat Asep Ilyas menjelaskan tim penyidik KPK memeriksa seluruh bidang yang ada di BKPSDM KBB. Namun ia mengaku tidak mengetahui tujuan KPK melakukan penggeledahan.
“Tidak dijelaskan juga oleh penyidik KPK, tapi kita semua diperiksa. Para penyidik hanya membawa data pegawai juga,” kata Asep usai penggeledahan.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan pengumpulan barang bukti dengan sejumlah penggeledahan yang dilakukan di dua lokasi berbeda di Lembang. “Senin, tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan pada dua lokasi berbeda di Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan Kota Bandung, Jawa Barat,” ujar Ali melalui pesan singkat.
“Dua lokasi tersebut adalah rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara ini dimana ditemukan bukti diantaranya barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara,” kata Ali.Dua lokasi yang digeledah oleh tim penyidik merupakan milik dua orang yang terkait dalam lingkaran kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19 tahun 2020. Dari kedua rumah itu, tim penyidik membawa sejumlah barang elektronik untuk dianalisa.
Ali berharap, masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sendiri. Pada waktunya, KPK bakal mengumumkan secara resmi apa dan bagaimana hasil penyidikan setelah menganalisa bukti-bukti yang didapat. Ali meminta, masyarakat tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah kepada Bupati Aa Umbara maupun nama-nama yang terseret sebelum ada rilis resmi.
Komentar