Madiun, Mataramanews.com – Ketimpangan anggaran belanja operasional dengan pendapatan asli daerah (PAD) tengah disorot DPRD Kabupaten Madiun. Berdasarkan rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Madiun atas pandangan umum fraksi pada rancangan perubahan APBD (R-APBD) 2023, belanja operasi mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp 92 miliar.
“Sementara perubahan PAD hanya naik Rp 4 miliar, ini dari segi pendapatan kecil,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono seusai rapat paripurna, Jumat (8/9).
Dijelaskan, kenaikan belanja operasional cukup signifikan pada komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Tingginya selisih kenaikan kebutuhan belanja operasional dengan pendapatan daerah ini menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkab Madiun selanjutnya.
“Ini nanti BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Red) akan kami dorong bagaimana PAD harus bisa mencukupi,” katanya.
Pihaknya menyarankan agar PAD Bumi Kampung Pesilat digenjot melalui sektor restoran dan pariwisata yang sejauh ini pendapatannya dinilai belum optimal.
“Harapannya tetap, setidaknya bisa mencukupi, lebih baik lagi kalau bisa pada triwulan terakhir ini PAD surplus,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami dalam rapat paripurna menyebut, pemerintah daerah telah berusaha mengoptimalkan PAD. Seperti memaksimalkan pengelolaan semua jenis pajak dan pemungutan retribusi daerah.
Menginventarisasi nilai objek pajak tertentu yang kini terdampak pembangunan daerah sehingga tingkat perekonimiannya meningkat hingga peningkatan SDM pengelola PAD.
“Seluruh saran sudah kami catat untuk jadi masukan kami, dan untuk penyusunan regulasi masih menyesuaikan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku,” tandasnya.
Komentar