Madiun, Mataramanews.com – Luputnya reward dana insentif daerah (DID) untuk sejumlah kategori disayangkan kalangan dewan.
Reward miliaran rupiah tak bisa dirasakan Pemkab Madiun dari tiga kinerja, yakni penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan penggunaan produk dalam negeri.
Pemkab Madiun diketahui hanya menerima reward untuk kinerja percepatan belanja daerah senilai Rp 6 miliar.
‘’Ya kami sayangkan, apalagi DID di sejumlah daerah ada yang mencapai puluhan miliar,’’ ujar Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Budi Wahono, kemarin (3/11/2023).
Menurutnya, reward dari tiga kategori lainnya bisa menjadi suntikan modal menjalankan sejumlah program prioritas nasional maupun daerah.
Terlebih di saat anggaran belanja daerah cupet seperti saat ini. Dengan luputnya reward DID di tiga kategori, Budi pun mewajibkan organisiasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi.
Khususnya untuk merunut biang keladi atas gagalnya menerima DID dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.
Apakah dari pelaksanaan program, sekadar karena pelaporan, atau faktor lainnya. ‘’Itu sudah kewajiban mereka,’’ tegasnya.
Diakuinya sejumlah program dari OPD sudah bagus. Penanganan stunting misalnya. Angka stunting berhasil turun dari 11,66 menjadi 9,584.
Dengan data itu, eksekutif sepatutnya mencari tahu. Apakah kurang dari segi ambang batas penilaian atau perkara lain.
Belum lagi untuk kategori lainnya. ‘’Selanjutnya berupaya untuk memenuhi kriteria atau indikator yang dibutuhkan,’’ imbuhnya.
Untuk memenuhi indikator yang diinginkan agar memperoleh DID, pihaknya menyarankan perlu kolaborasi lintas OPD. Bukan kerja sendiri.
Kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri misalnya. Perlu OPD yang bisa menggandeng pelaku UMKM.
Mulai merintis dan memberikan modal, membantu pengurusan perizinan, mengembangkan kemasan, pemasaran dengan digitalisasi, bahkan pengurusan HAKI.
‘’Penghapusan kemiskinan ekstrem juga memerlukan OPD yang terlibat penanganan inflasi karena berkaitan,’’ tuturnya.
Dia menyarankan agar di setiap OPD ada yang membidangi. Masing-masing OPD sekadar menyamakan visi memenuhi indikator perolehan DID yang ingin diraih.
Apakah penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah. ‘’Kalau tidak siap mending mundur atau tidur,’’ tegasnya.
Sementara itu, Budi juga meminta agar DID yang diperolah dimanfaatkan dengan baik. Pun disesuaikan dengan program prioritas yang dimiliki. Penyaluran program tidak boleh asal-asalan.
Selain harus tepat sasaran, pun berkelanjutan agar terasa dampak pemanfaatannya. ‘’Perlu pertimbangan dan pengawasan agar tidak muspro penggunaannya,’’ imbuhnya.
