Jakarta, mataramanews.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung ke kawasan bakal ibu kota negara (IKN) baru yang akan diberi nama Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Bukan hanya berkunjung, Jokowi disebut akan berkemah di kawasan inti IKN tersebut.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengonfirmasi kegiatan itu. Dia menyebut Jokowi akan berkemah di IKN Nusantara pada 13-15 Maret
“Iya,” ucap Heru singkat menjawab pertanyaan Media via layanan pesan, Kamis (10/3) malam.
Namun, saat itu rencana tersebut hanya menjadi rencana karena urung dilaksanakan. Pada Februari lalu, Jokowi pada akhirnya membatasi kunjungan kerja ke daerah karena kondisi pandemi Covid-19 yang sedang tinggi akibat gelombang penularan varian Omicron.Sebelumnya, pada Februari lalu pun Jokowi sempat direncanakan berkemah di kawasan inti IKN baru tersebut. Rencana itu dikuak Gubernur Kaltim Isran Noor kala itu.
Jokowi menyebut Bambang ahli dalam urusan infrastruktur, tata kota, dan transportasi. Bambang juga disebut punya keahlian dalam bidang keuangan karena pernah memimpin Asian Development Bank (ADB).Sebagai informasi, pada Kamis petang ini, Jokowi baru melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN. Jokowi menilai keduanya adalah sosok yang tepat memimpin . Dia mempercayai dua orang tersebut karena rekam jejak di bidang masing-masing.
Sementara itu, Dhony disebut memiliki rekam jejak baik dalam bidang properti. Jokowi yakin Dhony paham betul seluruh urusan tentang pembangunan properti.
Setelah pelantikan tersebut, Jokowi langsung memimpin rapat terbatas pembahasan IKN baru.
Pemindahan ibu kota negara merupakan ambisi Jokowi usai terpilih kembali pada Pilpres 2019. Dia berkata telah memerintahkan anak buahnya melakukan kajian sejak 2017.
Jokowi memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara baru. Dia menamakan daerah ibu kota baru Nusantara.
Rencana pemindahan ibu kota negara telah mendapat persetujuan DPR melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pemindahan ibu kota negara pun tinggal menunggu Jokowi menerbitkan keputusan presiden.
Komentar