MADIUN – Proyek ribuan laptop gratis di Kota Madiun yang berujung sengketa pengadaan menjadi perhatian legislatif. Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya menyebut ada beberapa catatan dan evaluasi bagi Pemkot Madiun maupun pihak penyedia barang.
“Menurut kami sangat disayangkan karena secara tidak langsung yang dirugikan adalah siswa yang akan menggunakan,” ujar Andi Raya, Kamis (6/1/2022).
Terkait dengan kedatangan ribuan laptop yang ternyata tidak sesuai spesifikasi teknis (spek), Andi menyebut adanya unsur kesengajaan. Mengingat jumlah barang yang datang sesuai dengan pesanan. Tetapi satupun unit tidak sesuai spek.
“Saya menilai ada unsur kesengajaan dalam proses penyediaannya. Entah dari principal atau pemenang lelangnya,” kata Andi.
Evaluasi untuk Pemkot Madiun, Andi Raya menyebut ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar kejadian tidak berulang. Terutama soal waktu dan proses pengadaan. Mengingat pengadaan barang elektronik tidak semudah barang lainnya.
“Untuk barang elektronik kan tidak langsung ready. Harus dipesan dulu, apalagi kalau ada material harus impor. Apalagi di masa pandemi seperti ini akan sulit,” kata Andi.
Andi memberikan masukan agar masalah waktu pengadaan lebih dimaksimalkan apalagi pengesahan APBD 2021 sudah klir di akhir tahun 2020. Tim pengadaan diharapkan bisa mengatur waktu agar tidak mepet di akhir tahun anggaran untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
“APBD 2021 sudah didok November 2020. Teknisnya tergantung pemerintah daerah dijalankan kapan. Masukan dari saya masalah waktu dimaksimalkan dan kepanitiaan di-seattle-kan lagi,” tegas Andi.
Terkait sengketa pengadaan dan langkah hukum yang akan diambil Pemkot Madiun, Andi Raya berpendapat perlu ada kajian apakah unsurnya memenuhi. Dari azas manfaat Pemkot Madiun memang dirugikan dan gugatan perdata bisa saja dilakukan.
“Untuk blacklist ranahnya di LKPP. Pemkot Madiun hanya mengajukan permohonan, telaahnya ada di sana,” kata Andi Raya.
Secara kelembagaan, Andi Raya belum bisa memastikan apakah DPRD Kota Madiun akan melakukan evaluasi dalam bentuk hearing dengan Pemkot Madiun maupun pihak penyedia. Pimpinan DPRD masih menunggu keputusan dari Komisi 1 yang membidangi masalah pendidikan terkait dengan sengketa pengadaan laptop gratis.
